Gubernur Berharap PKH Bisa Turunkan Angka Kemiskinan yang Naik Akibat Covid-19

SURABAYA- Angka kemiskinan di Jatim yang mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19, diharapkan bisa turun melalui sentuhan program Program Keluarga Harapan (PKH).

Harapan itu disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Prov. Jatim tahun 2020 di Dyandra Convention Center, Kamis (20/8/2020).

Gubernur mengungkapkan, telah terjadi kenaikan angka kemiskinan di Jatim sebesar 0,89 persen pada periode Maret 2020 dibanding September 2019 lalu. Dimana pada September lalu angka kemiskinan pada posisi 10,20 persen lalu meningkat menjadi 11,09 persen.

"Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin yang Maret menjadi 4,42 juta orang, ada peningkatan 363 ribu. Ini harus dicocokkan. Kami berharap PKH mampu mengurangi angka kemiskinan di Jatim," pintanya.

Gubernur Khofifah meyakini, tahun ini program PKH akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Jatim. Sebab, seluruh penerima PKH di provinsi ini adalah kaum perempuan.

Kaum perempuan, baginya, lebih punya kemampuan melalui graduasi lantaran punya usaha produktif dan kreatif dari Kemensos RI.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga meminta agar dalam upaya rekonsiliasi kali ini, antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus saling mix data, termasuk terkait rekonsiliasi data masyarakat desa dari pendamping PKH dan pendamping desa.

Rekonsiliasi data itu, lanjutnya, perlu disambungkan dengan program Kemendesa PDTT dan Kemensos RI. 

“Ini perlu karena kemiskinan di pedesaan wilayah Jatim ini cukup tinggi dan data-datanya akan kami lihat untuk mengentervensi supaya lebih efektif,” terangnya.

Khusus terkait progres graduasi, Khofifah mengatakan, Dinas Sosial di kabupaten/kota adalah arsitektur dalam melakukan graduasi. Karenanya, kita perlu bangga bila punya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah berhasil dan hijrah dari miskin ke tidak miskin. 

Menurutnya, hijrah adalah bergerak dari yang tertinggal menjadi tidak tertinggal. Untuk itu, ia mengajak semua elemen di Jatim untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Jatim yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak melalui tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif, kerja bersama dan semangat gotong royong.

Sementara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Pepen Nazarudin mengungkapkan, saat ini Provinsi Jatim termasuk yang terbaik untuk progres graduasi KPM PKH. Bahkan pada semester I ini graduasinya terbilang sangat besar.

Dijelaskan, selama ini ada tiga jenis graduasi KPM PKH. Pertama, graduasi alamiah atau sudah tidak memiliki komponen. Kedua, graduasi mandiri atau atas keputusan KPM keluar dari kepesertaan. Dan ketiga, graduasi sejahtera yang ditunjukan dengan kenaikan taraf kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan.

"Berdasarkan data di e-PKH, dari total keseluruhan yang telah dinyatakan graduasi, sebesar 68,9 persen didominasi oleh graduasi alamiah, 14,36 persen berasal dari graduasi mandiri dan 16,66 persen merupakan graduasi sejahtera," kata Pepen.

Khusus Jatim, hingga Bulan Juli 2020 lalu, jumlah graduasi KPM PKH mencapai sebanyak 132.767 KPM. Rinciannya, graduasi sejahtera 12.218 (9,2 persen), graduasi mandiri 24.993 (18,82 persen) dan graduasi non komponen sebanyak 95.556 KPM (71,97 persen).

Dirjen Linjamsos pun mengapresiasi kegiatan yang digelar Pemprov Jatim terkait rekonsiliasi data Keluarga Penerima (KP) PKH kali ini.

Baginya, program rekonsiliasi ini sangat penting, pertama untuk memastikan realisasi dari bantuan yang tersalurkan. "Kedua, untuk melihat seberapa jauh graduasi atau KP PKH yang sudah berhasil,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kadinsos Jatim, Alwi mengungkapkan, sampai dengan semester I ini, progres penyaluran PKH telah mengalami penyerapan yang bagus hingga mencapai angka 98 persen.

Hanya saja, baginya, yang  terpenting dalam kegiatan rekonsiliasi ini, bukan cuma soal cocok-cocokkan data saja, tapi seberapa signifikan masyarakat menerima manfaat dari program PKH yang selanjutnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Terkait adanya kenaikan angka kemiskinan di Jatim akibat pandemi Covid-19, Dinsos Jatim dalam proyeksi akhir tahun mendatang akan tetap berusaha mengurangi angka kemiskinan, salah satunya dengan kegiatan rekonsiliasi ini. 

"Semoga dengan rekonsiliasi ini para menerima PKH yang masuk pada tahap graduasi, persentasenya bisa terus bertambah," harapnya. (*)

Aspirasi Masyarakat

Berikan Suara Anda